Kadis pendidikan Maybrat, Kornelius Kambu Minta Daerah Sebagai penentu Kelulusan Guru P3K Tahap II

Kadis pendidikan Maybrat, Kornelius Kambu Minta Daerah Sebagai penentu Kelulusan Guru P3K Tahap II

UTBIR.COM-MAYBRAT - Dalam waktu dekat ini akan ada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, tahap ke II. Tes ini juga akan mengikutsertakan peserta yang tak sempat lulus seleksi pada tahap I (satu). Hasil kelulusannya pun saat itu langsung diketahui peserta berdasarkan perolehan nilai yang didapat.

Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu berharap sistim dan aturan pada seleksi tahap dua tersebut agar tidak menyulitkan peserta khususnya guru orang asli Papua (OAP) . Bila perlu harapnya lagi, semua kewenangan soal kelulusan dikembalikan ke daerah, biar daerah yang menetukan kelulusan, karena daerah yang tahu persis siapa yang benar-benar mengabdi dilapangan.

“Sistem P3K yang lagi digodok sekarang untuk tes tahap kedua di Jakarta ini bagi saya selaku kepala dinas pendidikan melihat pemerintah pusat lagi mempersulit keadaan. Yang umurnya 35 tahun keatas harus diprioritaskan, apalagi orang Papua yang ikut tes, itu tidak boleh,”tegas Kornelius Kambu, Kamis (25/11/2021).

Lanjut Dia, berdasarkan pengalaman tes tahap satu, menurutnya jatah Maybrat ada 109 peserta, namun 96 orang saja yang ikut mendaftar, dan hasilnya 9 orang asli papua (OAP) yang lulus seleksi, sebanyak 27 orang non Papua berhasil lolos. Itu yang membuat dirinya kecewa dengan kenyataan hasil yang jauh dari harapan.

“Kalau kita mau hargai Guru, hargai langsung dari pusat sampai ke daerah, harus berikan diskresi lagi kepada orang Papua, bagi saya, saya bantah itu, ini banyak anak-anak papua yang ikut tes, kok formasi yang seyogyanya orang Papua masuk, umurnya sudah lewat, dia mengabdi lama tapi tidak masuk, kan kasian” kata dia.

“Kok masa langsung ditentukan dari sana, itu salah dan mempersulit kami di daerah. Jadi saya kecewa dengan keputusan itu. Lebih bagus kita tes secara manual nanti kita yang tentukan supaya kita bisa lihat siapa yang mengabdi di daerah terpencil yang ada ini baru diakomodir,”tukasnya.

Menyikapi pernyataannya tersebut, Dia mengatakan pihaknya suda menyiapkan surat pernyataan penolakan bilamana hasil tes masih sama dengan sebelumnya.

“Kita suda siapkan surat pernyataan penolakan, apalagi di Papua ini sekolah yang paling banyak itu YPK dan YPPK. Masa pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada YPK dan YPPK hablnya fokus untuk negeri, padahal daerah ini dulu gelap itu YPK dan YPPK dulu yang merintis pendidikan di Papua,”pubgkasnya. (*)